Jakarta CNBC Indonesia - RI dikaruniai 'harta karun' nikel yang sangat melimpah, bahkan cadangannya sampai miliaran ton dan merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia. Besarnya 'harta karun' tambang RI ini, tak ayal bila RI bercita-cita menjadi pemain baterai kelas dunia. Pemerintah pun memulainya dengan menghentikan ekspor bijih nikel, dan mendorong investasi hilirisasi nikel. 6 Kendari Pos | Kamis, 26 April 2012. Apemindo Protes Sosialisasi Bea Cukai Jalan Rusak, Angka Lakalantas Tinggi Terkait Pemberlakuan Permen Nomor 7 Kendari, KP Sejauh ini keputusan memberlakukan ExplorasiTambang Nikel Morowali SULTENG is one of the popular Local Business located in ,Kendari listed under Local business in Kendari , Add Review. About Contact Map REVIEWS UPDATES. Contact Details & Working Hours Address: Kendari, Opening hours: Monday: . CekGaji Freeport Cs. 1. Mau Kerja di Perusahaan Tambang RI? Cek Gaji Freeport Cs. Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan tambang kini tengah memperoleh 'durian runtuh' akibat lonjakan harga-harga komoditas tambang, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, emas, dan lainnya. Gaji 13 dan 14 kita siap bayarkan. Tapi kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat," katanya, Rabu 15 April 2020. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konut, Marthen Minggu membenarkan anggaran pembayaran gaji 13 dan 14 ASN telah disiapkan. "Kita siapkan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk membayar. Kendari Ditengah Wabah Covid-19, Ketua Forum Konsultan Hukum Advokasi Pertambangan Indonesia (FORKHAPI) sarankan pemerintah membuka. Ditengah Covid-19, Forkhapi Sarankan Pemerintah Membuka Kembali Kebijakan Relaksasi Ekspor Nikel Untuk Kepentingan Pekerja Tambang. Filipina salah satu pemasok utama bijih nikel, segera membatasi pengembangan lahan pertambangan pada pekan ini setelah aturan perlindungan lingkungan baru mulai diterapkan. BREAKING NEWS. Sritex (SRIL) Rugi Rp15,66 Triliun, Ekuitas Jadi Negatif pada 2021 IHSG Ditutup Melejit! Asing Net Buy Rp4,15 Triliun, Saham ADMR jpnncom, KENDARI - Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir melaporkan kepada Ketua KPK Firli Bahuri terkait adanya dugaan tambang pasir ilegal yang beroperasi di kawasan Kecamatan Nambo daerah setempat. VgGv. › Nusantara›Cadangan Nikel Kritis, Warga... Cadangan nikel terbukti hanya tinggal 5,5 tahun. Saat ini situasi cadangan sudah kritis. KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUSFoto aerial kawasan pemurnial nikel PT Virtue Dragon Industrial Park VDNIP di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu 22/3/2023. Ribuan pekerja dari dua perusahaan di kawasan ini, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel, mogok kerja menuntut berbagai hal ke perusahaan yang dianggap tidak menaati aturan KOMPAS — Cadangan nikel terbukti di Indonesia saat ini tersisa 9,5 tahun dengan jumlah kebutuhan pasokan nikel mencapai 114 juta ton per tahun. Saat semua smelter nikel selesai konstruksi dan berdiri, cadangan nikel terbukti hanya tersisa 5,5 tahun. Di satu sisi, masifnya pertambangan dan pengolahan nikel tidak berdampak banyak ke daerah penghasil nikel seperti di Sulawesi Tenggara.”Cadangan nikel terbukti saat ini mencapai 1,085 miliar ton. Sementara jumlah kebutuhan nikel per tahun mencapai 114 juta ton untuk menyuplai 37 smelter nikel. Dengan kondisi saat ini, nikel akan habis 9,5 tahun mendatang,” kata Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Liliek Widodo, di Kendari, Sultra, Kamis 8/6/2023. Ia menyatakan hal itu selepas Rakor Pertambangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemprov Sultra, pemda, instansi terkait, serta sejumlah asosiasi pertambangan dan perdagangan. Berdasar data yang ada, ia melanjutkan, saat ini ada 18 smelter nikel yang sedang dibangun di sejumlah daerah. Smelter ini akan beroperasi dalam beberapa tahun mendatang dan akan menambah kebutuhan nikel sebanyak 146 juta ton per tahun. Dalam posisi tersebut, cadangan nikel terbukti hanya tersisa 7,5 tahun. Di samping itu, juga ada tujuh smelter yang sedang dalam tahap feasibility study.”Kalau total semua smelter ini selesai dan berjalan sekaligus, cadangan nikel terbukti hanya tinggal 5,5 tahun. Situasinya sudah kritis. Tentu itu dengan catatan tidak ada eksplorasi baru yang menambah cadangan nikel terbukti,” RIJAL YUNUSCadangan nikel terbukti di Indonesia saat ini 1 miliar ton. Meski begitu, kebutuhan pasokan nikel untuk industri pengolahan terus meningkat dan saat ini hanya tersisa 9,5 tahun sebelum cadangan terbukti habis. Saat semua smelter selesai, cadangan nikel tersisa 5,5 cadangan terkira, saat ini mencapai 3,5 miliar ton. Jika semua smelter berfungsi maksimal, cadangan terkira ini juga akan ikut habis dalam 18 tahun mendatang. Salah satu daerah dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia berada di Sulawesi karena itu, pihaknya mendorong agar ada pembatasan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel. Seharusnya, fasilitas yang ada didorong untuk melakukan pengolahan turunan nikel agar deposit nikel tidak terkuras nikel juga mendorong bahan baku limonite untuk diolah lebih jauh lagi. Sejauh ini, puluhan smelter mengolah nikel saprolite atau yang memiliki kadar tinggi 1,7 ke atas menjadi produk fero nikel ataupun Nickel Piq Iron Npi.“Kami telah bahas ini di ruang lingkup kami. Ke depannya harus terus diupayakan agar menjadi pembicaraan bersama sehingga ada Keputusan kuat,” juga Dominasi China atas Ekspor Nikel SultraDi Sulawesi Tenggara, saat ini ada tiga smelter nikel yang berjalan. Selain PT Antam Tbk di Kolaka yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, dua lainnya adalah perusahaan Penanaman Modal Asing PMA. Dua perusahaan tersebut adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry VDNI dan PT Obsidian Stainless Steel OSS.Data produksi sejak 2020 hingga 2022, PT Antam mengekspor ton fero nikel, PT OSS mengeskpor ton fero nikel, dan PT OSS mengekspor ton fero nikel. Nilai ketiganya berkisar US 8,1 miliar dollar RIJAL YUNUSRapat Koordinasi Pertambangan di Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh KPK berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 8/6/2023. Rapat ini mengungkap sejumlah hal yang menjadi permasalahan pertambangan selama ini, salah satunya adalah banyaknya pelanggaran dari pelaku penambangan dan industri serta minimnya pendapatan Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Dian Patria menjabarkan, maraknya pertambangan nikel dan smelter tidak berdampak banyak ke daerah. Sebab, pendapatan hingga angka kemiskinan di daerah masih tinggi.”Pemprov Sultra, misalnya, pendapatan asli daerah PAD-nya hanya Rp 1,6 triliun atau 35,67 persen dari total anggaran. Di Konawe, yang memiliki tambang dan smelter besar, PAD-nya hanya Rp 219 miliar atau 13 persen dari total anggaran,” kata ia melanjutkan, daerah kaya nikel dan lokasi smelter justru memiliki angka kemiskinan yang tinggi selama bertahun-tahun terakhir. Di Konawe, jumlah penduduk miskin mencapai 32 persen dari total penduduk, sementara di Kolaka sebanyak 31 juga Tunggak Pajak Rp 74,5 Miliar, PMA China di Konawe Dipasangi PlangBelum lagi dengan persoalan perusahaan pertambangan nikel yang tidak patuh dan taat dalam proses dari awal hingga akhir. Sejumlah perusahaan diketahui tidak taat pajak, melakukan sejumlah pelanggaran, hingga kasus penambangan ilegal.”Jadi, menurut kami, memang harus ada sejumlah langkah untuk memperbaiki sektor nikel ini, mulai hulu dari hilir. Kita tidak ingin nikel habis, sementara masyarakat hanya menanggung dampaknya,” kepala daerah juga mengeluhkan pengelolaan sektor pertambangan yang belum berdampak signifikan. Sementara dampak pertambangan terus dirasakan masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun dampak bencana yang RIJAL YUNUSKondisi pertambangan nikel di daerah bukit Desa Tambakua, Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, seperti terlihat pada Senin 5/8/2019. Tidak adanya pengawasan berarti membuat penambangan rentan terjadinya pelanggaran dari perusahaan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah penertiban dan perbaikan sektor pertambangan. Sebab, selama ini banyak terdapat tambang ilegal hingga smelter yang hanya di atas kertas.”Banyak izin pertambang yang hidup, tidak menambang, tetapi mengirim ore. Ada juga yang rencana bikin smelter, tetapi tidak jadi-jadi. Kami di daerah di demo terus, tetapi kewenangan tidak ada sama kami. Semuanya ada di pusat,” kaya nikel dan lokasi smelter justru memiliki angka kemiskinan yang tinggi selama bertahun-tahun Daerah Konawe Ferdinan Sapan menyampaikan, ada tiga kluster besar dalam pengelolaan pertambangan dan industri pengolahan selama ini yang harus diperbaiki, mulai dari perizinan, tata kelola, hingga pendapatan daerah.”Ketiganya harus betul-betul diupayakan agar sektor pertambangan maksimal,” sebelumnya, Pemkab Konawe dan Pemprov Sultra memasang plang penunggak pajak di PT VDNI. Perusahaan PMA asal China tersebut menunggak Pajak Air Permukaan dan Pajak Penerangan Jalan senilai Rp 74,5 miliar. Pajak tersebut telah ditagihkan selama bertahun-tahun, tetapi tidak kunjung dibayar. EditorSIWI YUNITA CAHYANINGRUM KENDARI - Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah dengan perusahaan tambang nikel terbanyak di Sultra. Diketahui, dari 189 perusahaan pertambangan di Sultra terdapat 138 perusahaan tambang nikel, 33 perusahaan tambang aspal, 11 perusahaan tambang emas. Kemudian 4 perusahaan tambang kromit, 1 perusahaan tambang pasir besi, 1 perusahaan tambang mangan, dan 1 perusahaan tambang tembaga. Daerah yang memiliki jumlah perusahaan tambang nikel terbanyak yaitu Kabupaten Konawe Utara sebanyak 50 perusahaan. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah potensi besar bagi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Sultra. Baca juga Perusahaan Tambang Nikel Paling Mendominasi di Sulawesi Tenggara, Terbanyak di Konawe Utara Selengkapnya, berikut daftar perusahaan tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS Sultra. 1. PT Adhi Kartiko Pratama 2. PT Adhikara Cipta Mulia 3. PT Alam Raya Indah 4. PT Apollo Nickel Indonesia 5. PT Bhumi Karya Utama 6. PT Bhumi Swadaya Mineral 7. PT Binanga Hartama Raya 8. PT Bososi Pratama KENDARI, - Usai melakukan pengeledahan tiga kantor perusahaan tambang di Kota Kendari, Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Tenggara Sultra langsung menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan ore nikel pada konsesi lahan PT Antam Tbk di blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Dalam kasus dugaan korupsi tersebut Kejati Sultra menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Kepala kejaksaan tinggi Kajati Sultra, Patris Yusrian Jaya mengatakan, ketiga tersangka itu yaitu manajer PT Antam Mandiodo berinisial HA, pelaksana lapangan PT Lawu Agung Mining berinisial GI dan Direktur PT KKP berinisial AA."Hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra telah menetapkan tiga orang tersangka. Dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan pemanggilan kepada pihak lain. Dengan penetapan tersangka ini, tim penyidik juga akan melakukan upaya paksa lain dalam rangka pemberkasan," ujarnya. Baca juga Kejati Sultra Geledah 3 Kantor Perusahaan Tambang, Salah Satunya PT Antam Ia menjelaskan penetapan tersangka kepada tiga pejabat perusahaan tambang itu, terkait Kerja Sama Operasi KSO antara PT Antam dengan PT Lawu Agung Mining dan Perumda Sultra. Keduanya melakukan kerja sama penambangan di areal seluas 22 hektar di wilayah IUP PT Antam blok Mandiodo.“Selain 22 hektar tadi pada kenyataannya hasil penambangan tersebut, hanya sebagian kecil yang diserahkan ke PT Antam. Sisanya dijual kepada smelter lain dengan mengunakan dokumen palsu atau dokumen terbang dari perusahaan PT KKP dan beberapa perusahaan tambang lainnya,” kata mantan Wakajati DKI Jakarta . Ketiga tersangka dikenakan Pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang UU No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Soal total kerugian, Patris mengatakan saat ini dilakukan penghitungan oleh pihak yang berwewenang. Duduk perkara kasus dugaan korupsi tambang Ketiga tersangka diduga terlibat korupsi penjualan ore nikel dengan menggunakan "dokumen terbang" dari lahan konsesi PT Antam Tbk di Blok Mandiodo, Konawe Utara. Padahal seharusnya ore nikel dari lahan konsesi itu dijual lagi ke PT Antam. "Dokumen terbang itu artinya barangnya dari lahan konsensi PT Antam tapi dijual seolah-olah pakai dokumen PT lainnya, itu ya KKP. Dalam kaitannya itu baru KKP ya," kata Asisten Intelejen Kejati Sultra, Ade Hermawan.